http://www.cmi.fi/activities/past-projects/aceh-1/aceh-negotiations-in-2005

                                       T  MOU HELSINGKI  GAM dan INDONESIA 

                        PEMBANTAIAN OLEH  TNI DI  SIMPANG KKA  ACEH UTARA 

                         DEPAN KANTOR DPR ACEH   QUNUN  PEMERINTAH SENDIRI DI ACEH 

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani perjanjian damai pada tanggal 15 Agustus setelah proses negosiasi yang difasilitasi oleh CMI dan Ketuanya, Presiden Ahtisaari.

Nota Kesepahaman mencakup topik-topik berikut: Pemerintahan Aceh (termasuk undang-undang tentang yang memerintah Aceh, partisipasi politik, ekonomi, dan penegakan hukum), hak asasi manusia, amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan Aceh Monitoring Misi, dan penyelesaian sengketa. Pemerintah Indonesia mengundang Uni Eropa dan sejumlah negara ASEAN untuk melaksanakan tugas-tugas Misi Monitoring Aceh.

Perjanjian telah membawa perkembangan yang signifikan di Aceh, termasuk Pemerintah Indonesia menarik militer non-organik dan polisi dari Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka melakukan decommissioning semua persenjataan dan demobilisasi pasukan dalam proses paralel dengan penarikan non- pasukan militer dan polisi organik, pemberian amnesti kepada anggota GAM dan tahanan politik dan berlakunya undang-undang baru untuk Pemerintahan Aceh. Perjanjian tersebut juga meramalkan pembentukan Misi Monitoring Aceh (AMM) oleh Uni Eropa dan lima negara ASEAN yang ikut serta untuk memantau pelaksanaan perjanjian.

Dalam pernyataan bersama mereka setelah putaran kelima perundingan, pihak menyatakan bahwa mereka "menegaskan komitmen mereka untuk damai, menyeluruh, berkelanjutan dan dalam konflik di Aceh dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca bencana tsunami pada 26 Desember 2004 mencapai kemajuan dan keberhasilan. Para pihak yang berkonflik berkomitmen untuk membangun saling kepercayaan dan keyakinan. "

Krisis Management Initiative dan Ketuanya, Presiden Ahtisaari, telah diminta untuk memfasilitasi pembicaraan antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebuah perundingan putaran pertama, pertama pertemuan tatap muka antara pihak sejak Mei 2003, dilangsungkan pada tanggal 27-29 Januari 2005 di Helsinki. Putaran kedua pembicaraan berlangsung pada tanggal 21-23 Februari, putaran ketiga pada 12-16 April dan keempat pada 26-31 Mei. Di antara putaran keempat dan kelima, CMI menyiapkan rancangan Nota Kesepahaman, yang membentuk dasar dari diskusi selama putaran kelima. Putaran kelima perundingan diadakan dari 12-17 Juli. Perjanjian ini ditandatangani pada 15 Agustus 2005.

Crisis Management Initiative yang terlibat dalam tahap implementasi perjanjian dengan menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa disepakati dalam Nota Kesepahaman, yang menyatakan bahwa Ketua Dewan Crisis Management Initiative akan dipanggil untuk sengketa jika mereka tidak dapat diselesaikan antara pihak dan Kepala Misi Monitoring.

Proses negosiasi difasilitasi oleh dukungan finansial dari Komisi Eropa Mekanisme Reaksi Cepat dan Pemerintah Belanda, dan keuangan dan dukungan yang baik dari Pemerintah Finlandia. Keterlibatan CMI dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang didanai oleh Komisi Eropa Rapid Reaction Mechanism dan Pemerintah Swiss dan Norwegia.

Perkembangan

27-29 Januari 2005: Proses negosiasi dimulai dengan Crisis Management Initiative memfasilitasi pembicaraan pertama antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka setelah terjadinya bencana tsunami Desember 26 2004.

15 Agustus 2005: Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani kesepakatan damai (Memorandum of Understanding) di Helsinki setelah lima putaran negosiasi. Misi pemantauan dimulai Kehadiran Pemantauan awal nya.

15 September 2005: The Aceh Monitoring Mission - dikerahkan oleh Uni Eropa, Norwegia, Swiss, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam - itu digeber untuk memantau pelaksanaan Nota Kesepahaman.

31 Desember 2005: Gerakan Aceh Merdeka menyelesaikan penyerahan senjata dan Pemerintah Indonesia menyelesaikan penarikan pasukan dari Aceh, seperti yang disepakati dalam Nota Kesepahaman.

11 Juli 2006: Parlemen Republik Indonesia mengeluarkan UU baru tentang Pemerintahan Aceh.

15 Agustus 2006: Peringatan satu tahun dari perjanjian perdamaian dirayakan di Aceh. Presiden Ahtisaari, Direktur Eksekutif CMI Ms Arola dan staf CMI lainnya menghadiri.